SIGI, Seputar Kotaraya – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa sektor pertanian akan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern dan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

Dalam arahannya, Anwar Hafid mengatakan Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu, pemerintah provinsi menempatkan sektor pertanian sebagai program prioritas yang tertuang dalam RPJMD melalui program unggulan Berani Panen Raya.

Program tersebut, kata dia, tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil panen, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai langkah strategis, mulai dari modernisasi budidaya hingga penguatan dukungan pemerintah di lapangan.

Saat ini rata-rata produktivitas padi di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran empat ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi enam ton per hektare pada tahun 2027 melalui penerapan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas budidaya, serta pendampingan yang lebih intensif kepada petani.

Menurut Anwar, pencapaian target tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota, bekerja secara terpadu tanpa terhambat persoalan kewenangan.

Ia menilai pemerintah provinsi memiliki peran sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan daerah, sementara pelaksanaan pembangunan pertanian tetap berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota yang bersentuhan langsung dengan petani.

Karena itu, ia meminta setiap daerah menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan agar bantuan pemerintah provinsi benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi petani.

Anwar juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pembangunan pertanian. Menurutnya, berbagai persoalan di lapangan harus segera ditangani oleh pihak yang memiliki kemampuan dan anggaran, tanpa harus menunggu kepastian mengenai batas kewenangan masing-masing.

Selain mendorong peningkatan produksi, Gubernur juga menekankan pentingnya transformasi digital di sektor pertanian. Ia berharap seluruh data petani dapat terintegrasi dalam satu sistem sehingga pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menyusun kebijakan maupun menyalurkan bantuan.

Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memetakan kondisi petani secara lebih lengkap, mulai dari lokasi lahan, status kepemilikan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga petani. Dengan demikian, berbagai program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Anwar turut mengajak seluruh penyuluh pertanian dan jajaran dinas pertanian untuk lebih aktif berkomunikasi, termasuk mengundangnya secara langsung ketika terdapat kegiatan panen raya maupun agenda pertanian lainnya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk dukungan moral yang dapat meningkatkan semangat para petani dalam mengembangkan usaha pertanian.

Ia juga meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung program cetak sawah baru yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian. Penentuan lokasi, menurutnya, harus dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar pengembangan lahan pertanian berjalan efektif.

Di akhir kegiatan, Anwar berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian Sulawesi Tengah ke depan. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam penyusunan program kerja daerah.

Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan para petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi menjadi rata-rata enam ton per hektare pada 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional.